Jakarta- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambut positif hasil Simposium Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang diselenggarakan di Kampus UPH Lippo Karawaci pada Kamis (15/10). Ia secara tegas memerintahkan jajarannya untuk mengintegrasikan rekomendasi PIKI ke dalam peta jalan (road map) kebijakan energi nasional. Fokus utama dari rekomendasi tersebut menekankan pada percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) serta prioritas penyediaan akses listrik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sekaligus Ketua Steering Committee Simposium PIKI, Tony Wenas, menyampaikan empat poin strategis. Poin-poin tersebut meliputi dorongan bauran energi berkelanjutan menuju target Net Zero Emission 2060, pengembangan PLTN yang aman dan ramah lingkungan, pemenuhan hak energi bagi masyarakat di daerah 3T, serta percepatan RUU PPL. Menanggapi hal itu, Menteri Bahlil sepakat bahwa ketercukupan energi merupakan kebutuhan mendasar rakyat Indonesia, terlebih masih ada sekitar 11 ribu desa di pelosok yang belum menikmati aliran listrik.
Sebagai langkah nyata, Kementerian ESDM menetapkan target agar seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik pada periode 2029–2030. Bahlil berkomitmen mengalokasikan anggaran tahunan sebesar Rp10 triliun hingga Rp15 triliun untuk mewujudkan pemerataan energi tersebut, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan pulau-pulau kecil. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara di pelosok daerah memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses penerangan serta kesempatan berkembang yang setara dengan masyarakat di perkotaan.
Mengenai pengembangan energi nuklir, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerima tawaran kerja sama teknologi dari berbagai negara maju, termasuk Rusia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Kanada. Berkat rekomendasi dari PIKI yang menilai nuklir sebagai energi bersih, murah, dan aman, pemerintah memutuskan untuk menaikkan target kapasitas PLTN dalam RUPTL tahap pertama tahun 2026 dari yang semula 500 MW menjadi 1.500 MW.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait berharap gagasan dari simposium ini dapat menjadi policy brief yang berdampak langsung pada kebijakan negara. Acara tersebut juga diwarnai dengan pembahasan sejarah kontribusi PIKI terhadap bangsa serta dorongan untuk mencetak regenerasi kepemimpinan nasional yang inklusif, berwawasan kebangsaan, dan aktif memperkuat persatuan serta kesatuan lintas umat beragama di Indonesia.
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama!