Pelaksanaan program Bedah Rumah di kawasan kepulauan kerap menemui hambatan yang membuat pengerjaannya tidak secepat yang direncanakan. Meskipun alokasi anggaran dan target perbaikan telah ditetapkan, realisasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan berat.

Faktor geografis dan keterbatasan akses transportasi menjadi pemicu utama lambatnya proses pengerjaan di wilayah tersebut. Selain itu, pasokan bahan bangunan yang sulit dijangkau serta minimnya tenaga kerja lokal turut memperpanjang durasi penyelesaian perumahan.

Dari Kuliah Umum ke Aksi Nyata, Sekjen PIKI Dorong Mahasiswa IAKN Toraja Berprestasi dan Mandiri
BACA JUGA
Dari Kuliah Umum ke Aksi Nyata, Sekjen PIKI Dorong Mahasiswa IAKN Toraja Berprestasi dan Mandiri Baca Selengkapnya

Kondisi tersebut menarik perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Penanganan hambatan ini menjadi fokus bahasan dalam rapat koordinasi daring yang dipimpinnya di Wisma Mandiri 2, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) dari seluruh Indonesia, serta para gubernur dari Sulawesi Tengah, Papua, Jambi, dan Sulawesi Utara. Koordinasi ini dilakukan untuk memetakan kendala di lapangan secara langsung.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara tersebut menekankan pentingnya keselarasan data dan indikator capaian antara pemerintah pusat, balai, dan pemerintah daerah. Menurutnya, kesamaan acuan ini sangat krusial agar pengawasan program berjalan transparan dan kendala operasional dapat diselesaikan dengan lebih cepat.