Pembangunan saat ini telah memperluas akses serta konektivitas menuju desa secara signifikan. Kemajuan jaringan internet yang menjangkau pelosok, aliran dana fiskal hingga ke tingkat pemerintahan terendah, ketersediaan data yang semakin presisi, serta program kementerian yang kian menyentuh masyarakat membuat jarak antara pusat dan daerah terasa semakin dekat.
Meski hubungan antara Jakarta dan pedesaan secara fisik serta digital terjalin kian erat, timbul sebuah keraguan mendasar. Muncul pertanyaan apakah aspirasi masyarakat desa benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis yang menentukan arah masa depan mereka sendiri.
Pertanyaan kritis ini makin mengemuka menyusul langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Para penasihat negara yang ditunjuk tersebut datang dari spektrum latar belakang yang amat luas, mulai dari pakar pemerintahan, akademisi, politisi, pelaku usaha, tokoh agama, praktisi hukum, hingga figur keamanan.
Struktur kepengurusan Wantimpres yang baru ini dinilai memiliki rekam jejak serta pengalaman yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Komposisi tersebut secara kualitas diyakini mampu memberikan masukan komprehensif atas berbagai persoalan makro bangsa.
Namun, di tengah melimpahnya keahlian para penasihat di lingkaran utama kepresidenan, timbul kecemasan terkait representasi akar rumput. Publik pun mempertanyakan siapa sosok yang secara spesifik akan menyuarakan pandangan, kebutuhan, serta realitas masyarakat desa di meja pertimbangan tertinggi negara.
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama!