Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk lebih memperketat strategi penanganan dinamika harga bahan pangan. Instruksi ini disampaikan demi mengoptimalkan efektivitas intervensi pasar yang disesuaikan langsung dengan tren kenaikan harga komoditas di wilayah masing-masing.

Langkah penyesuaian tersebut dinilai sangat krusial untuk menjaga agar program stabilitas pangan nasional memberikan dampak yang nyata. Melalui kebijakan yang responsif, pemerintah berharap stabilitas harga bahan pokok di tingkat lokal dapat terjaga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

Dari Kuliah Umum ke Aksi Nyata, Sekjen PIKI Dorong Mahasiswa IAKN Toraja Berprestasi dan Mandiri
BACA JUGA
Dari Kuliah Umum ke Aksi Nyata, Sekjen PIKI Dorong Mahasiswa IAKN Toraja Berprestasi dan Mandiri Baca Selengkapnya

Pernyataan tegas ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (5/10/2026). Ia menekankan bahwa efektivitas penanganan inflasi sangat bergantung pada akurasi data perkembangan kondisi komoditas paling mutakhir di lapangan.

Pemerintah daerah diminta tidak sekadar menjalankan rutinitas atau mengulang formula tindakan yang sama secara konvensional. Evaluasi mendalam serta terukur harus terus dilakukan, khususnya pada komoditas utama yang kerap menjadi penyumbang terbesar tekanan inflasi seperti beras dan cabai.

Tomsi mendorong agar setiap pertemuan koordinasi dijadikan momentum untuk menganalisis data secara tajam guna meningkatkan mutu intervensi. Dengan pendekatan berbasis evaluasi angka terkini, langkah penanganan yang diambil pemda diharapkan dapat mengatasi lonjakan harga pangan secara tepat sasaran.